Para pemimpin Gereja menyerukan tindakan konkret terkait karhutla di Indonesia

Para pemimpin Gereja dari Katolik dan Protestan telah mendesak pihak berwenang di Indonesia untuk mengambil langkah konkret guna memulihkan hutan yang rusak akibat kebakaran, serta memperingatkan agar tidak mengubah lahan tersebut menjadi area pertambangan atau perkebunan.

Mereka juga menyerukan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kabut asap.

Dalam sebuah pernyataan pada 27 Oktober, Komisi Keadilan dan Perdamaian serta Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Waligereja Indonesia menekankan perlunya memulihkan hutan.

“Memulihkan hutan merupakan kewajiban moral dan hukum demi kehidupan, keseimbangan alam, dan masa depan generasi mendatang,” ungkap komisi tersebut.

Komisi itu menyatakan bahwa kebakaran di Sumatra, Kalimantan, Papua, Maluku, dan Sulawesi mengancam kesehatan, mata pencaharian, serta ruang hidup, khususnya bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.

Merujuk pada laporan tanggal 10 Oktober dari Kementerian Kehutanan, komisi tersebut menyebutkan bahwa 11.772 titik panas telah terdeteksi di seluruh tanah air.

Mereka juga mengutip data Kementerian Kesehatan dari bulan Agustus yang melaporkan lebih dari 3 juta orang terpapar kabut asap di tujuh provinsi, serta data hingga 17 Oktober yang mencatat 311.363 kasus infeksi saluran pernapasan akut di wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran di Sumatra dan Kalimantan.

Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa tidak setiap titik panas berarti terdapat kebakaran, dan tidak semua infeksi saluran pernapasan dapat secara pasti dikaitkan dengan asap.

Komisi tersebut mendesak penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, akses terhadap layanan kesehatan, serta perlindungan bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.

“Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama,” tegas komisi tersebut.

Mereka menuntut penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan perusakan lingkungan, seraya menegaskan bahwa kepentingan ekonomi tidak boleh mengesampingkan keselamatan publik ataupun hak untuk hidup sehat.

Komisi tersebut menyerukan perlindungan terhadap hak atas tanah, penghidupan, dan identitas budaya masyarakat adat serta komunitas lokal, seraya mendorong partisipasi mereka dalam pengelolaan hutan.

Komisi tersebut mendesak pemerintah dan pelaku usaha untuk memperbaiki pengelolaan hutan dan lahan melalui kebijakan yang transparan, pencegahan kebakaran, serta pemulihan ekosistem.

Ditambahkan pula bahwa komunitas keagamaan, sekolah, kelompok masyarakat sipil, dan pelaku usaha perlu membantu warga yang terdampak serta mendukung pemulihan lingkungan hidup.

Komisi tersebut memandang peristiwa kebakaran ini sebagai “isu keadilan kemanusiaan dan ekologis yang berkaitan dengan kemiskinan serta ketimpangan sosial.”

Pihaknya mengimbau masyarakat, terlepas dari apa pun agama mereka, untuk mengupayakan pertobatan ekologis melalui perubahan gaya hidup, pendidikan lingkungan, serta advokasi bagi komunitas yang terdampak.

Sekretaris eksekutif komisi tersebut, Pastor Marthen Jenarut, mengatakan kepada UCA News bahwa Gereja Katolik sangat prihatin dengan masalah kebakaran hutan dan lahan yang belum terselesaikan.

“Hutan dan lahan bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan rumah bersama bagi kehidupan. Melindungi hutan dan lahan berarti melindungi kesehatan, martabat manusia, keanekaragaman hayati, serta masa depan generasi mendatang,” ujar imam tersebut.

Ia menambahkan, peristiwa kebakaran ini seharusnya mendorong bangsa ini untuk memperbarui tanggung jawabnya dalam melindungi kehidupan, memajukan keadilan ekologis, dan bersama-sama mengupayakan pertobatan ekologis.

“Merawat bumi adalah tanggung jawab bersama. Membela kehidupan merupakan panggilan moral. Memajukan keadilan ekologis adalah wujud kasih kepada Tuhan, sesama manusia, dan seluruh ciptaan,” tambahnya.

Dalam surat pastoral yang dirilis pada 26 Oktober, Dewan Gereja Dunia (WCC) menyerukan penyaluran bantuan  bagi masyarakat yang terdampak, tanpa memandang agama, etnis, maupun status sosial.

“Udara yang tercemar membahayakan kesehatan, terutama bagi anak-anak, perempuan, dan kelompok yang paling rentan, serta telah mengganggu kegiatan sekolah, layanan kesehatan, dan mata pencaharian,” demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal WCC, Jerry Pillay.

WCC mewakili lebih dari 600 juta jemaat Kristen yang tersebar di  356 Gereja  di lebih dari 120 negara.

Pillay mengatakan bahwa kabut asap juga telah melintasi batas negara dan berdampak pada negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

“Di saat-saat seperti ini, Gereja dipanggil untuk hadir, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui doa, belas kasih, pelayanan, dan solidaritas,” tulis Pillay.

Kabut asap beracun yang melanda negara-negara Asia Tenggara telah menjadi sorotan dunia.

Pada 27 Oktober, Indonesia dan Singapura sepakat untuk membentuk gugus tugas bersama guna menyelidiki perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, saling bertukar informasi, serta menelusuri bukti dan aliran dana lintas negara.

Indonesia telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan yang menguasai konsesi seluas 1,93 juta hektare, dengan menangguhkan kegiatan operasional enam perusahaan dan memerintahkan pemulihan ekosistem, sembari tetap membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum pidana.

Sumber: Sri Lanka revises prison rules on religious attire