Seruan untuk mengakhiri permusuhan terhadap umat Kristen di Nepal

Para pemimpin Gereja dan aktivis Kristen mendesak intervensi pemerintah terkait apa yang mereka sebut sebagai meningkatnya permusuhan terhadap komunitas Kristen. Dalam sebuah unjuk rasa di ibu kota Nepal, Kathmandu, pada 5 November, mereka juga menuntut perlindungan hak-hak bagi semua kelompok keyakinan.

Mereka mengungkapkan keprihatinan mendalam atas ketidakadilan sistematis terhadap kelompok minoritas Kristen di negara tersebut, seraya merujuk pada beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini.

Mereka juga menyatakan bahwa belakangan ini, anggota komunitas Kristen telah menghadapi serangkaian serangan, termasuk permusuhan yang ditargetkan, persekusi selektif, kekerasan fisik, penangkapan sewenang-wenang, hingga deportasi terhadap sukarelawan berbasis keagamaan dan misionaris medis.

United Civic Party (UCP), sebuah partai politik berbasis Kristen, mengorganisasi aksi unjuk rasa tersebut di Maitighar, Kathmandu, yang dihadiri oleh puluhan anggota dari berbagai denominasi Kristen.

Para demonstran membawa spanduk dan poster yang mengecam tindakan pembersihan terhadap umat Kristen serta menuntut keadilan atas serangan-serangan yang terjadi.

Bidur Adhikari, seorang pemimpin  UCP, mengatakan  umat Kristen hidup dalam ketakutan akibat memburuknya kebebasan beragama dan hak-hak kelompok minoritas.

Ia juga menyoroti kurangnya kemauan negara untuk menegakkan hak konstitusional atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Menurutnya, umat Kristen terpaksa turun ke jalan di tengah kekhawatiran akan kebencian dan kekerasan yang terus terjadi, hal yang berulang kali diabaikan oleh pihak berwenang, sementara komunitas tersebut terus menjadi sasaran ujaran kebencian.

Adhikari menyebutkan bahwa kelompok-kelompok Hindu radikal beserta para pemimpinnya terus melontarkan pernyataan fitnah terhadap umat Kristen.

Ia menuturkan bahwa pada  Juni, seorang anggota parlemen bernama Khusbu Oli dari partai Hindu sayap kanan, Rastriya Prajatantra Party (RPP), menuduh para misionaris Kristen membujuk orang-orang miskin dan terpinggirkan untuk berpindah agama menjadi Kristen.

Adhikari mengatakan kepada UCA News bahwa insiden tersebut merupakan bagian dari serangkaian pernyataan anti-Kristen.

Sebelumnya, Oli juga sempat memprotes penayangan serial kartun bertema Kristen di stasiun televisi milik negara, Nepal Television. Oli mengeklaim bahwa tayangan tersebut mempromosikan agama Kristen dan mengganggu keharmonisan sosial. Program tersebut akhirnya dihentikan atas instruksi pemerintah.

Selama dua bulan terakhir, hampir puluhan  misionaris Kristen asing, termasuk sukarelawan, tenaga medis, dan wisatawan, telah ditahan dan dideportasi dari Nepal setelah kelompok Hindu radikal menuduh mereka melakukan kegiatan misionaris ilegal, tambahnya.

Adhikari mengatakan  demonstrasi pada 5 November   merupakan awal dari gerakan nasional UCP yang menuntut diakhirinya kampanye anti-Kristen, dan mereka kini mengajak kelompok-kelompok Kristen lainnya untuk bergabung.

“Umat Kristen, baik warga lokal maupun orang asing yang berkunjung ke Nepal, menghadapi pengawasan dan intimidasi dari negara. Tren penangkapan sewenang-wenang, pelecehan oleh negara, serta deportasi terhadap warga asing belakangan ini merusak hubungan kemanusiaan dan sektor pariwisata Nepal,” ujar Adhikari.

Kumari Tamang, seorang penganut Kristen dari distrik Rasuwa yang terletak sekitar 120 kilometer di utara Kathmandu, turut serta dalam demonstrasi tersebut dengan membawa poster bertuliskan, “Keyakinan adalah hak, bukan kejahatan.”

“Kita seharusnya tidak diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan terus-menerus dicurigai hanya karena membawa Alkitab atau berbicara tentang Tuhan di dalam gereja,” kata Tamang.

Pendeta Sundar Thapa, mantan ketua Federasi Kristen Nasional Nepal, menyatakan bahwa negara seharusnya menjamin setiap orang dapat menjalankan agamanya tanpa tekanan apa pun.

Ia menuding negara gagal melindungi kelompok minoritas Kristen, seraya menegaskan bahwa kelompok radikal maupun individu yang menyebarkan kebencian harus dimintai pertanggungjawaban.

“Negara sekuler seharusnya menjadi pelindung bagi semua agama dan keyakinan. Namun, kami justru mengalami diskriminasi, dan suara kami sering kali diabaikan karena kami merupakan kelompok minoritas di negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu; ini sungguh mengkhawatirkan,” ungkap Thapa kepada UCA News.

Ia lebih lanjut mendesak komunitas Kristen di Nepal untuk bersatu dalam menyuarakan penolakan terhadap permusuhan yang kian meningkat terhadap mereka.

“Kita perlu bersatu untuk melawan kebencian serta menjunjung nilai-nilai keadilan, kerukunan, dan harapan,” tambahnya.

Sumber: Call for an end to hostility against christians in nepal