100 tahun setelah penahbisan bersejarah, sebuah forum mengkaji identitas umat Katolik di Tiongkok

Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Vatikan, menyerukan perwujudan persekutuan yang lebih konkret antara Paus dan para uskup Katolik di Tiongkok.

Seruan ini disampaikan dalam sebuah konferensi yang menandai peringatan seratus tahun penahbisan enam uskup pribumi Tiongkok pertama di era modern.

“Persekutuan yang saat ini telah terjalin dalam bentuk esensialnya antara Paus dan seluruh uskup di Republik Rakyat Tiongkok dapat melalui perjalanan bertahap yang ditempuh bersama, menemukan cara-cara yang lebih konkret untuk mengekspresikan dan memperkuat diri,” ujarnya.

Konferensi yang diselenggarakan pada 5 November di Universitas Kepausan Urbaniana, yang dikenal sebagai Urbaniana, bekerja sama dengan Dikasteri Evangelisasi Vatikan, mempertemukan para pejabat Vatikan, uskup Tiongkok, serta  cendekiawan.

Pertemuan ini bertujuan menelaah tonggak penting dalam kepemimpinan Gereja di Tiongkok, di tengah pertanyaan yang terus muncul mengenai hubungan Vatikan dengan  Tiongkok.

Diskusi mengenai “sinisasi”, patriotisme, dan dialog menyoroti tantangan dalam membangun Gereja yang berakar pada masyarakat Tiongkok, sembari tetap menjaga identitas universalnya serta kebebasannya dari campur tangan politik.

Kepemimpinan Tiongkok dan persekutuan dengan Roma

Penahbisan tahun 1926 menandai langkah menentukan menuju kepemimpinan oleh orang Tiongkok sendiri. Hal ini merupakan bagian dari upaya yang telah berlangsung selama berabad-abad untuk mengakar agama Katolik dalam kehidupan masyarakat Tiongkok, sekaligus menjadi dorongan baru dari Takhta Suci untuk memisahkan evangelisasi dari kepentingan politik asing.

Dalam pesan video yang direkam sebelumnya untuk konferensi tersebut, Paus Leo menempatkan peristiwa itu dalam konteks pembaruan pendekatan misionaris pada awal abad ke-20.

Ia menyatakan penahbisan tersebut sebagai momen yang “sangat penting, tidak hanya bagi perjalanan Gereja Katolik di Tiongkok, tetapi juga bagi Gereja universal.”

Paus menyoroti surat apostolik Paus Benediktus XV tahun 1919, “Maximum Illud”, sebagai perwujudan nyata dari perubahan tersebut.

Ia menyatakan bahwa pendahulunya itu “menegaskan kembali prinsip yang jelas bahwa karya misionaris Gereja tidak boleh disamakan dengan proses kolonisasi ataupun penyebaran gagasan dan model budaya tertentu.”

Paus Pius XI melanjutkan upaya tersebut melalui Uskup Agung Celso Costantini, delegatus apostolik pertama untuk Tiongkok. Uskup Agung Costantini menggelar dan memimpin Sinode Uskup Shanghai pertama tahun 1924, yang turut membuka jalan bagi penahbisan enam uskup asal Tiongkok pada 28 Oktober 1926 di Roma.

Satu abad kemudian, kepemimpinan uskup tetap menjadi aspek sentral dalam hubungan antara Vatikan dan Tiongkok.

Perjanjian sementara mengenai penunjukan uskup, yang dimulai tahun 2018, telah diperbarui tahun 2020 dan 2022, sebelum akhirnya diperpanjang selama empat tahun pada Oktober 2024. Meskipun isi resmi perjanjian tersebut tidak dipublikasikan, Takhta Suci tetap mempertahankan dialog yang berkelanjutan sebagai sarana untuk mendukung Gereja di Tiongkok.

Berbicara kepada para jurnalis pada Oktober, Uskup Agung Paul Gallagher, Menteri Luar Negeri Vatikan, menyatakan, “Kekurangan dalam perjanjian tersebut memang nyata, namun terdapat komitmen untuk terus melanjutkan dialog… dan itulah yang akan terus dilakukan.”

Sinisasi dan dialog

Kardinal Stephen Chow Sau-Yan SJ, uskup Keuskupan Hong Kong menelaah tantangan kontemporer melalui konsep “sinisasi”.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi tata kelola Gereja Katolik, tetapi juga mencakup agama-agama lain serta berbagai aspek lain dalam masyarakat Tiongkok. Sinisasi  ini mencakup penyelarasan dengan “ideologi Partai Komunis Tiongkok, nilai-nilai sosialis, serta semangat patriotisme,” ujarnya.

Upaya di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping ini diperkuat melalui restrukturisasi tahun 2018, yang meleburkan Badan Administrasi Urusan Agama, sebuah lembaga pemerintah yang mengawasi berbagai organisasi, termasuk Asosiasi Patriotik Katolik Tiongkok, ke dalam Departemen Kerja Front Bersatu milik Partai Komunis.

Langkah-langkah lebih lanjut, yang mulai berlaku pada Mei 2021, mengharuskan para klerus untuk mendukung kepemimpinan partai dan mempromosikan “sinisasi”.

Kardinal Chow mengakui ketegangan yang dihadapi umat Katolik yang ingin menjadi bagian utuh, baik dalam masyarakat Tiongkok maupun Gereja universal, seraya mencatat bahwa agama Katolik masih sering dipandang sebagai sesuatu yang “asing.”

Ia menekankan pentingnya pembinaan dalam dialog yang tulus, seraya memperingatkan bahwa pertukaran gagasan sering kali justru menjadi sekadar “monolog yang berjalan sejajar.”

Pendekatan antarbudaya yang ia usulkan mengajak para peserta untuk mengenali keterbatasan pandangan mereka sendiri dan tetap terbuka terhadap perubahan, serta mendorong terciptanya “ruang ketiga” tempat kepercayaan dapat tumbuh.

Uskup Agung Beijing, Joseph Li Shan, memaparkan sinisasi sebagai perwujudan dari universalitas Katolik.

“Sinisasi Katolik bukanlah upaya untuk membangun jenis agama Katolik yang berbeda atau Gereja Katolik yang menyimpang dari tradisi,” ujarnya. Sebaliknya, hal ini “menjadikan universalitas Gereja lebih konkret, kaya, dan matang dalam konteks lokal yang nyata.”

Uskup Agung Li menjelaskan bahwa penekanan umat Katolik Tiongkok pada “patriotisme, kecintaan terhadap Gereja, kemandirian, dan pengelolaan mandiri” merupakan bentuk adaptasi terhadap hubungan antara Gereja dan negara di Tiongkok.

Ia mengaitkan pendekatan tersebut dengan konsep “berjalan bersama” yang ditekankan dalam Sinode Para Uskup baru-baru ini, seraya mencatat bahwa para klerus, biarawan-biarawati, dan kaum awam di Tiongkok bersama-sama mengelola urusan Gereja.

Istilah “kemandirian” sempat menjadi kekhawatiran bagi Takhta Suci di masa lalu. Dalam pedoman pastoral tahun 2019, Takhta Suci mengakui kekhawatiran para klerus terkait persyaratan pendaftaran, serta menghormati keputusan mereka, karena alasan hati nurani, tidak dapat melakukan pendaftaran tersebut.

Uskup Agung Li berpendapat bahwa kepatuhan terhadap otoritas sipil yang sah memiliki landasan dalam Kitab Suci, tradisi, dan ajaran kepausan.

“Hukum negara dan hukum Gereja tidak saling bertentangan; keduanya justru saling melengkapi dalam perjalanan menuju kesempurnaan manusia,” katanya, seraya menegaskan bahwa hukum nasional turut melindungi karya pastoral Gereja serta hak-hak umat beriman.

Keterangan tersebut kontras dengan berbagai pembatasan yang didokumentasikan oleh Human Rights Watch, termasuk pengawasan dan tekanan terhadap klerus Katolik “bawah tanah”.

Persekusi terhadap umat Kristen di Tiongkok kian memburuk

Laporan yang baru saja dirilis oleh lembaga amal kepausan Aid to the Church in Need (ACN) mencatat bahwa persekusi terhadap umat Kristen di negara tersebut telah memburuk dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya (2022–2024).

Organisasi tersebut menyatakan bahwa gereja-gereja “bawah tanah” menghadapi persekusi yang “semakin intensif”, sementara peraturan pemerintah yang baru memperketat kendali negara atas materi keagamaan, seperti “Kode Etik untuk Pengajar dan Personel Keagamaan” yang diterbitkan pada September 2025.

Laporan tersebut juga mencatat, “Semakin banyak provinsi, termasuk Henan dan Xinjiang, melarang siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun untuk berpartisipasi dalam kegiatan ibadah.”

Laporan komprehensif dua tahunan dari ACN menyebutkan bahwa “Kode Etik Daring untuk Personel Keagamaan” pada September 2025 menetapkan bahwa penerbitan konten keagamaan secara daring tanpa “izin khusus” adalah tindakan ilegal.

Peraturan ini juga melarang siaran langsung liturgi, pertemuan doa, pendidikan agama bagi anak-anak, serta khotbah daring di situ-situs  yang tidak memiliki izin resmi. Hanya Gereja yang terdaftar di negara yang diperbolehkan memiliki website.

Laporan tersebut mencatat bahwa semua aktivitas daring harus menunjukkan “dukungan terhadap kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.”

Dalam konferensi di Urbaniana, Uskup Agung Li menempatkan perkembangan Gereja dalam konteks aspirasi nasional Tiongkok yang lebih luas, dengan menyatakan bahwa negara tersebut sedang mengupayakan “pembaruan besar bangsa Tiongkok.”

“Ini adalah Tiongkok yang sedang berubah, Tiongkok yang mencintai perdamaian, dan Tiongkok yang bersedia menjalin persahabatan secara luas,” ujarnya.

Sementara itu, penahanan tokoh Katolik terkemuka asal Hong Kong, Jimmy Lai, masih terus berlanjut. Berbagai upaya diplomatik, termasuk yang dilakukan oleh pemerintahan Trump, belum membuahkan solusi.

Lai ditempatkan dalam ruang isolasi. Putrinya, Claire Lai, mengungkapkan kepada OSV News pada  Januari bahwa “kondisi penahanannya justru semakin memburuk” dan  ia “tidak mendapatkan udara segar maupun sinar matahari alami” selama berada di dalam penjara.

Sumber: 100 years after historic consecrations forum examines chinese catholic identity