Diplomat Vatikan peringatkan PBB terkait perlombaan senjata di luar angkasa

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan eksplorasi berbasis antariksa, diplomat utama Vatikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan peringatan terhadap militerisasi luar angkasa, serta kurangnya kerangka hukum yang cukup kuat untuk menangani ancaman tersebut.

“Di saat konflik dan rasa saling tidak percaya telah memberikan tekanan berat pada tatanan internasional, umat manusia tidak boleh membiarkan perlombaan senjata meluas hingga ke luar bumi,” ujar Uskup Agung Christophe Z. el-Kassis, pengamat tetap Takhta Suci untuk PBB di New York.

Uskup agung tersebut menyampaikan pandangannya dalam sebuah pernyataan pada 21 Oktober, yang disampaikan dalam diskusi mengenai luar angkasa yang diselenggarakan oleh Komite Pertama PBB selama sesi ke-81 Majelis Umum PBB.

Pertemuan tahunan negara-negara anggota PBB ini dimulai pada September-Desember di Markas Besar PBB di New York.

Komite Pertama, yang bekerja sama erat dengan Komisi Perlucutan Senjata PBB dan Konferensi Perlucutan Senjata PBB yang berbasis di Jenewa, berfokus pada perlucutan senjata global, keamanan internasional, serta berbagai ancaman terhadap perdamaian internasional.

Uskup Agung el-Kassis mencatat bahwa aktivitas umat manusia yang berkembang pesat di luar angkasa, terutama di bidang komunikasi, navigasi, dan penelitian ilmiah, menunjukkan adanya “ketergantungan yang kian besar terhadap luar angkasa” dalam kehidupan modern.

Menurut organisasi nirlaba Space Foundation, ekonomi antariksa global telah melampaui angka 685 miliar dolar AS tahun 2025, yang sebagian besar didorong oleh investasi dan aktivitas komersial.

Oleh karena itu, kata Uskup Agung el-Kassis, menjaga luar angkasa untuk tujuan damai demi kepentingan bersama merupakan “tanggung jawab kolektif.”

Prelatus itu menegaskan bahwa militerisasi luar angkasa “menimbulkan risiko yang serius.” Perjuangan untuk meraih dominasi di luar bumi berpotensi “meningkatkan risiko eskalasi, persenjataan, dan perlombaan senjata,” ujarnya.

Ia menyoroti “persaingan untuk mendapatkan keunggulan strategis serta pengembangan kemampuan antariksa yang bersifat ofensif,” yang menurutnya “meningkatkan risiko eskalasi, persenjataan, dan perlombaan senjata.”

Secara khusus, uskup agung menyatakan bahwa ia beserta delegasinya merasa “sangat prihatin” dengan belum adanya konsensus internasional formal “mengenai pelarangan segala jenis senjata yang berkaitan dengan luar angkasa.”

Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967 melarang negara-negara menempatkan senjata nuklir maupun senjata pemusnah massal lainnya di luar angkasa dan pada objek-objek yang berada di sana, termasuk bulan.

Perjanjian ini juga melarang klaim kedaulatan atas luar angkasa beserta entitas-entitas di dalamnya. Namun, menurut Uskup Agung el-Kassis, “kerangka hukum yang ada” saat ini tidak “melarang secara komprehensif jenis-jenis senjata lain di luar angkasa.”

Akibatnya, kata beliau, terdapat “celah” hukum terkait “kemampuan baru” yang sedang dikembangkan, yang “dapat mengganggu, melumpuhkan, atau menghancurkan satelit serta sistem luar angkasa lainnya.”

Pada September, Menteri Angkatan Udara AS, Troy Meink, secara terbuka mengakui bahwa Angkatan Luar Angkasa AS telah menempatkan “senjata kendali luar angkasa” di orbit.

Chris O’Meara, seorang peneliti di Carnegie Endowment for International Peace, menulis dalam analisis tertanggal 1 Oktober bahwa senjata anti-satelit (ASAT), yang telah lama dikembangkan oleh AS, Tiongkok, Rusia, dan negara-negara besar lainnya, dapat menimbulkan dampak yang “membawa bencana.”

“Perkembangan semacam itu dapat memicu konsekuensi yang meluas jauh melampaui ranah luar angkasa,” ujar Uskup Agung el-Kassis dalam pernyataannya.

Salah satu dampaknya, menurutnya, adalah “kemungkinan meluasnya peperangan ke luar angkasa,” yang juga “menimbulkan pertanyaan serius mengenai hak membela diri serta penerapan hukum humaniter internasional”, sebuah protokol hukum yang mengatur konflik bersenjata internasional maupun beberapa bentuk konflik bersenjata non-internasional.

Prelatus  menegaskan bahwa “prinsip-prinsip dasar” dalam Perjanjian Luar Angkasa “tetap sangat penting,” dan eksplorasi serta pemanfaatan luar angkasa harus senantiasa menjunjung tinggi kepentingan bersama.

Namun, untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut tetap terjaga, diperlukan “upaya baru guna mencegah perlombaan senjata di luar angkasa,” katanya.

Atas nama Takhta Suci, beliau mendesak adanya “langkah-langkah efektif yang mengikat secara hukum dalam hal ini,” serta “transparansi dan langkah-langkah membangun kepercayaan guna mengurangi rasa saling curiga dan risiko kesalahan perhitungan.”

“Luar angkasa harus tetap menjadi ranah kerja sama damai dan tanggung jawab bersama, yang dilestarikan demi kepentingan seluruh umat manusia, baik bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang,” tegasnya.

Sumber: Vatican diplomat warns UN of arms race in space